Hak Jawab

PATROLIBERITAINDONESIA.COM

Mengawal Fakta, Menjaga Kepentingan Publik

PatroliBeritaIndonesia.com menghormati dan melayani Hak Jawab sebagai bagian dari tanggung jawab pers kepada publik.

Hak Jawab merupakan hak seseorang, kelompok, badan hukum, instansi, perusahaan, organisasi, maupun pihak lain untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang memuat fakta dan dianggap merugikan nama baik, kepentingan, atau reputasinya.

PatroliBeritaIndonesia.com diterbitkan oleh PT BORNEO MEDIA SIBER NUSANTARA dan tergabung dalam BMSN Network.

Dalam pelaksanaan Hak Jawab, redaksi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber.

1. Prinsip Hak Jawab

PatroliBeritaIndonesia.com memberikan ruang yang proporsional kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.

Pelayanan Hak Jawab dilakukan berdasarkan prinsip:

  • objektif;
  • proporsional;
  • transparan;
  • bertanggung jawab;
  • serta tetap memperhatikan kaidah jurnalistik dan kepentingan publik.

Hak Jawab bukan sarana untuk menghapus fakta yang benar, tetapi merupakan mekanisme untuk memberikan ruang tanggapan, klarifikasi, atau sanggahan terhadap informasi yang dipersoalkan.

2. Siapa yang Dapat Mengajukan Hak Jawab

Hak Jawab dapat diajukan oleh:

  • individu yang disebut dalam berita;
  • keluarga atau kuasa yang sah;
  • perusahaan;
  • badan hukum;
  • instansi pemerintah;
  • lembaga;
  • organisasi;
  • komunitas;
  • atau pihak lain yang secara langsung berkaitan dengan pemberitaan.

Dalam kondisi tertentu, redaksi dapat meminta bukti kewenangan apabila Hak Jawab diajukan oleh kuasa atau perwakilan.

3. Cara Mengajukan Hak Jawab

Permohonan Hak Jawab dapat disampaikan kepada redaksi melalui:

Email:
redaksi@patroliberitaindonesia.com

WhatsApp:
0857-5049-3769

Permohonan sebaiknya mencantumkan:

  1. nama lengkap pihak yang mengajukan;
  2. identitas atau kedudukan;
  3. nama instansi atau lembaga apabila mewakili suatu institusi;
  4. judul berita yang dimaksud;
  5. tautan atau URL berita;
  6. tanggal publikasi;
  7. bagian berita yang dipersoalkan;
  8. penjelasan, sanggahan, atau klarifikasi;
  9. bukti atau dokumen pendukung apabila tersedia;
  10. nomor kontak yang dapat dihubungi.

4. Format Hak Jawab

Hak Jawab sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang:

  • jelas;
  • singkat;
  • relevan dengan materi pemberitaan;
  • tidak mengandung penghinaan;
  • tidak mengandung ancaman;
  • tidak mengandung ujaran kebencian;
  • tidak memuat informasi palsu;
  • dan tidak bertentangan dengan hukum.

Redaksi dapat melakukan penyuntingan teknis sepanjang tidak mengubah substansi Hak Jawab.

5. Proses Penanganan Hak Jawab

Setelah menerima permohonan Hak Jawab, redaksi akan melakukan:

Penerimaan → Verifikasi Identitas → Pemeriksaan Berita → Pemeriksaan Dokumen → Klarifikasi Internal → Keputusan Redaksi

Jika diperlukan, redaksi dapat menghubungi pengaju Hak Jawab untuk meminta informasi tambahan.

Redaksi juga dapat melakukan pengecekan ulang terhadap:

  • rekaman wawancara;
  • dokumen;
  • foto;
  • video;
  • catatan reporter;
  • serta sumber lain yang menjadi dasar pemberitaan.

6. Bentuk Pelayanan Hak Jawab

Hak Jawab dapat dilayani dalam bentuk:

A. Pemutakhiran Berita

Klarifikasi ditambahkan ke berita yang sudah terbit.

B. Berita Hak Jawab

Hak Jawab diterbitkan sebagai artikel tersendiri.

C. Koreksi atau Ralat

Dilakukan apabila ditemukan kekeliruan faktual dalam pemberitaan.

D. Catatan Redaksi

Redaksi dapat menambahkan catatan untuk menjelaskan pembaruan, koreksi, atau posisi redaksi.

Bentuk pelayanan akan ditentukan berdasarkan konteks dan substansi persoalan.

7. Proporsionalitas

Hak Jawab dilayani secara proporsional terhadap bagian pemberitaan yang dipersoalkan.

Panjang dan penempatan Hak Jawab akan mempertimbangkan:

  • tingkat kesalahan;
  • dampak pemberitaan;
  • substansi keberatan;
  • kepentingan publik;
  • serta bentuk pemberitaan sebelumnya.

8. Hak Jawab Bukan Hak untuk Menghapus Berita

Permintaan Hak Jawab tidak otomatis berarti berita harus dihapus.

Berita dapat tetap dipertahankan apabila:

  • berdasarkan fakta;
  • memiliki dasar sumber yang jelas;
  • telah melalui proses jurnalistik;
  • dan tidak terdapat kesalahan substantif.

Apabila terdapat fakta baru, klarifikasi akan ditambahkan secara proporsional.

9. Penolakan Hak Jawab

Redaksi dapat menolak permohonan Hak Jawab apabila:

  • tidak berkaitan dengan berita yang dipersoalkan;
  • mengandung informasi yang terbukti palsu;
  • mengandung ancaman atau penghinaan;
  • bersifat promosi;
  • mengandung fitnah;
  • melanggar hukum;
  • diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemberitaan;
  • atau tidak memenuhi unsur Hak Jawab.

Apabila Hak Jawab ditolak, redaksi dapat memberikan penjelasan kepada pengaju.

10. Hak Koreksi

Selain Hak Jawab, PatroliBeritaIndonesia.com juga melayani Hak Koreksi.

Hak Koreksi merupakan hak setiap orang untuk memperbaiki kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers.

Hak Koreksi dapat diajukan apabila terdapat kesalahan seperti:

  • nama;
  • jabatan;
  • angka;
  • tempat;
  • tanggal;
  • kutipan;
  • identitas;
  • atau fakta lain yang keliru.

Jika terbukti terdapat kesalahan, redaksi akan melakukan koreksi secepatnya.

11. Koreksi dan Ralat

Apabila redaksi menemukan kesalahan, berita dapat diperbaiki dengan penanda seperti:

Koreksi:
Ralat:
Pembaruan:
atau
Catatan Redaksi:

Perbaikan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

12. Permohonan Penghapusan Berita

Permohonan penghapusan berita akan dinilai secara terpisah dari Hak Jawab.

Redaksi mempertimbangkan penghapusan apabila:

  • terdapat kekeliruan serius;
  • melanggar hukum;
  • membahayakan keselamatan;
  • melanggar perlindungan anak;
  • melanggar privasi secara tidak proporsional;
  • atau terdapat alasan etis dan jurnalistik yang kuat.

Keputusan berada pada kewenangan redaksi.

13. Klarifikasi dari Narasumber

Narasumber yang ingin memberikan klarifikasi dapat menghubungi redaksi melalui:

Email: redaksi@patroliberitaindonesia.com
WhatsApp: 0857-5049-3769

Klarifikasi akan diperiksa dan diproses sesuai kaidah jurnalistik.

14. Penyelesaian Sengketa Pemberitaan

PatroliBeritaIndonesia.com mengutamakan penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme jurnalistik.

Tahap awal yang disarankan adalah:

Hak Jawab → Hak Koreksi → Klarifikasi → Penyelesaian melalui mekanisme pers

Redaksi terbuka untuk komunikasi yang profesional dan konstruktif dalam menyelesaikan persoalan pemberitaan.

15. Komitmen Redaksi

PatroliBeritaIndonesia.com berkomitmen:

  • membuka ruang klarifikasi;
  • memberikan kesempatan yang proporsional;
  • memperbaiki kesalahan apabila terbukti;
  • melindungi hak narasumber;
  • menjaga transparansi;
  • dan tetap mempertahankan independensi redaksi.

Hubungi Redaksi

PatroliBeritaIndonesia.com
Mengawal Fakta, Menjaga Kepentingan Publik

Email: redaksi@patroliberitaindonesia.com
WhatsApp: 0857-5049-3769

Penerbit: PT BORNEO MEDIA SIBER NUSANTARA
Member of BMSN Network